KNPB News: Pada kunjungan informal 2 hari (4–5 Juli 2025) Pelapor Khusus PBB untuk Masyarakat Adat, Albert K. Barume, di Jayapura, DAP (Dewan Adat Papua) menyampaikan langsung situasi darurat masyarakat adat Papua. Difasilitasi oleh AMAN, Yayasan Pusaka, Greenpeace, dan Jubi, berbagai komunitas adat korban militerisasi, korporasi, dan pelanggaran HAM menyuarakan pengalaman ekosida, genosida, dan etnosida. Dengan penuh empati, Barume mendengarkan dan mencatat setiap kesaksian. Ia menegaskan bahwa mendengar korban adalah mandat langsung dari jabatannya. Selain masyarakat adat, Barume juga bertemu LSM, Pemerintah, MRP, dan DPRP.
April 2024 lalu, saya bersama Octovianus Mote telah mengundang Pelapor Khusus saat itu, José Francisco Calí Tzay, di kantor PBB New York. Meski UNPFII tahun ini tidak mengeluarkan rekomendasi soal Papua, kunjungan Barume adalah langkah strategis untuk mendorong implementasi rekomendasi sebelumnya.
Sebagai anak adat, saya berdiri mendampingi DAP mewakili bangsa Papua mendesak:
– Permintaan Kunjungan Resmi PBB: ke Papua dalam kerangka Prosedur Khusus Dewan HAM
– Mekanisme Investigasi Independen: bila akses resmi terus ditolak
– Resolusi Khusus di Majelis Umum PBB
– Penghentian Kerja Sama Lembaga PBB: yang melanggar hak-hak masyarakat adat Papua
– Pemenuhan Hak Menentukan Nasib Sendiri: sebagaimana dijamin ICCPR, ICESCR, dan UNDRIP Pasal 3-4
Situasi Papua menunjukkan kegagalan sistemik: 14 kali permintaan kunjungan Komisi HAM PBB ditolak; 15 negara dalam UPR 2022–2023 menyerukan akses internasional; rekomendasi Pacific Islands Forum dan ACP Group diabaikan; gugatan adat atas konsesi sawit selalu kandas. Ini menegaskan bahwa dalam kerangka negara Indonesia, tidak ada jaminan perlindungan hak tanah dan hidup masyarakat adat Papua.
Terima kasih kepada AMAN dan semua pihak yang dengan integritas menghadirkan Pelapor Khusus PBB. Ini membuktikan: Papua aman dikunjungi, dan alasan “keamanan” tidak lagi relevan untuk menolak kehadiran badan-badan PBB.
Hormat saya,
Victor Yeimo
Juru Bicara Internasional KNPB
_________________________________________________________
United Nations Human Rights
Human Rights Watch UN Human Rights Council International Criminal Court – ICC Human Rights Council Investigative Bodies Global Campaign for UNSC Intervention In West Papua Armed Conflict Human Rights Monitor Amnesty International
